JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan kekhawatirannya terkait alokasi anggaran tanggap darurat bencana 2026 sebesar Rp4,3 triliun yang hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dalam pernyataan yang disampaikannya pada Rabu, 18 Februari 2026, Dody menjelaskan bahwa usulan anggaran tersebut merupakan bagian dari rencana alokasi anggaran penanganan bencana di Sumatra senilai Rp74 triliun selama empat tahun ke depan. Namun, hingga kini, dana tersebut belum disetujui.
Dody menjelaskan bahwa pada awalnya, anggaran tersebut termasuk dalam usulan Bappenas, tetapi ada arahan yang menyarankan agar anggaran untuk tanggap darurat tersebut diambil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini, menurut Dody, menyebabkan usulan Rp4,3 triliun seolah-olah “dicoret” dari rencana anggaran yang lebih besar.
“Ini masih dalam tahap diskusi, nah kami belum dapat arahan lagi [nasib usulan] Rp4,3 triliun,” ujarnya.
Tantangan Tanpa Kepastian Anggaran untuk Penanganan Bencana
Dody mengungkapkan bahwa meskipun anggaran tersebut belum disetujui, pihaknya sudah mulai menjalankan sejumlah proyek yang menggunakan dana dari pos usulan anggaran tanggap darurat senilai Rp4,3 triliun.
Dengan kondisi ini, ia mengkhawatirkan kelanjutan pelaksanaan proyek-proyek penting yang tengah dikerjakan untuk penanganan bencana di Sumatra dan daerah lainnya.
“Saya berharap ada anggaran khusus yang Rp4,3 triliun ini. Karena kan nggak bisa nunggu, itu [anggaran] belum punya pos,” tambah Dody dengan nada yang penuh harapan agar alokasi dana segera direalisasikan.
Dody menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera mencairkan anggaran tersebut, dikhawatirkan proyek-proyek pemulihan bencana dan pembangunan infrastruktur akan terganggu.
“Kalau kami harus makan dari dalam [menggunakan anggaran pos lain], agak berat untuk nanti kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain,” jelasnya.
Pentingnya Penanganan Cepat untuk Proyek Pascabencana
Pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Sumatra. Infrastruktur yang rusak dan kebutuhan untuk pemulihan yang cepat memerlukan alokasi anggaran yang tepat dan segera.
Dody menekankan bahwa alokasi Rp4,3 triliun sangat penting untuk memastikan kelancaran pemulihan pascabencana, serta untuk menjaga keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur yang telah dimulai.
Dengan anggaran tanggap darurat tersebut, proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur pascabencana bisa terus berlanjut tanpa harus mengorbankan proyek lainnya.
Jika anggaran ini tidak segera dicairkan, proyek pemulihan dan pembangunan di daerah yang baru saja dilanda bencana akan kesulitan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Dody sangat mengharapkan adanya keputusan segera dari pihak Bappenas untuk mengalokasikan dana ini.
Pemerintah Berjanji akan Menyelesaikan Masalah Anggaran Ini
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa pemerintah akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kepala Bappenas terkait usulan anggaran tanggap darurat yang masih dalam tahap pembahasan tersebut.
Dalam pernyataannya, Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan Kepala Bappenas akan berusaha mencari jalan tengah yang dapat segera disetujui untuk memastikan anggaran tersebut tersedia.
“Izin pimpinan, kalau kendalanya ada di Bappenas, biar kami yang bertanggung jawab,” ujar Prasetyo, menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini demi kelancaran penanganan bencana di masa depan.
Harapan Terhadap Kepastian Anggaran untuk Pemulihan Bencana
Penyelesaian cepat terhadap masalah anggaran ini menjadi sangat penting mengingat skala bencana yang terus meningkat di Indonesia. Selain itu, kejelasan anggaran juga sangat diperlukan agar para pihak yang terlibat dalam pemulihan dapat merencanakan dan melaksanakan pekerjaan mereka tanpa kendala keuangan.
Dengan adanya kepastian mengenai alokasi dana untuk tanggap darurat bencana, diharapkan proyek pemulihan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga wilayah yang terdampak bencana dapat kembali pulih dengan lebih cepat.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan efisien agar hasil yang didapat dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat yang terdampak.
Pemulihan yang cepat dan efektif akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana.