JAKARTA - Pengertian administrasi publik adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem ketatanegaraan dan hal-hal terkait publik, seperti organisasi dan kebijakan.
Administrasi publik, serupa dengan administrasi lainnya, berfokus pada kepentingan umum dan memiliki definisi yang beragam menurut berbagai ahli.
Beberapa pakar berpendapat bahwa segala pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah dapat digolongkan dalam administrasi publik, sementara yang lainnya berfokus pada fungsi eksekutif pemerintah sebagai bagian utama administrasi publik.
Di era modern ini, administrasi publik sering kali dilihat sebagai tanggung jawab dalam menentukan kebijakan dan program pemerintah, termasuk dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian operasi pemerintah.
Praktik administrasi publik dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat, menengah, maupun lokal.
Dengan begitu, pengertian administrasi publik dapat dilihat sebagai hal yang terus berkembang, mencakup hubungan antar tingkat pemerintahan, dan berperan penting dalam keberlangsungan fungsi-fungsi pemerintahan di suatu negara.
Pengertian Administrasi Publik
Pengertian administrasi publik merujuk pada cabang ilmu sosial yang mempelajari pengelolaan negara, termasuk kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan.
Administrasi publik terkait erat dengan tiga cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—serta peraturan yang mengatur tujuan negara, pembangunan, dan etika pemerintahan.
Secara etimologis, administrasi berarti kegiatan bersama untuk mencapai tujuan, sedangkan publik merujuk pada negara dan masyarakat. Administrasi publik mencakup penerapan kebijakan demi kepentingan masyarakat dan negara.
Menurut Marx, administrasi adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Frederic Lane melihatnya sebagai pengelolaan sumber daya manusia dan fiskal untuk mencapai tujuan kelompok.
L D White mendefinisikan administrasi publik sebagai operasionalisasi kebijakan publik, sedangkan Woodrow Wilson memandangnya sebagai penerapan hukum yang terperinci.
F A Nigro menambahkan bahwa administrasi publik tak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan politik, mencakup peran penting dalam pembuatan kebijakan dan perundang-undangan.
Dalam konteks ini, administrasi publik berbeda dengan administrasi swasta, karena berinteraksi dengan berbagai kelompok untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Bagaimana Sifat Administrasi Publik?
Dalam administrasi publik, terdapat dua pandangan yang banyak dikenal, yaitu pandangan integral dan pandangan manajerial.
Pandangan integral mencakup seluruh aspek administrasi, mulai dari manajerial, teknis, manual, hingga keterlibatan semua karyawan dari berbagai tingkat jabatan.
Pandangan ini, yang didukung oleh L.D. White dan Dimock, bisa berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, tergantung pada bidang tugas yang diemban.
Sementara itu, pandangan manajerial hanya berfokus pada kegiatan manajerial dalam administrasi publik. Pandangan ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Simon, Smithburg, Thompson, dan Luther Gulick.
Selain itu, arti kata administrasi itu sendiri sangat kontekstual dan bisa bervariasi antar organisasi.
Secara sederhana, dalam konteks organisasi, pimpinan puncak atau dewan menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang maupun pendek, sementara kepala unit bisnis bertanggung jawab untuk merancang tindakan, membagi tugas, mengarahkan perencanaan, dan memotivasi orang-orang untuk bekerja demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam hal ini, pimpinan dan unit bisnis berperan sebagai administrator publik yang menjalankan kebijakan dan melaksanakan tujuan organisasi.
Bagaimana Sifat dan Ruang Lingkup Administrasi Publik?
Administrasi publik merupakan bagian fundamental dari birokrasi di seluruh dunia, berlaku di negara dengan sistem demokrasi, sosialis, maupun kapitalis.
Dalam negara sosialis, peran pemerintah sangat dominan, mengingat hampir semua aspek kehidupan warga diatur oleh pemerintah.
Pada masa lampau, administrasi publik hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mengumpulkan pajak, dengan sedikit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.
Para pelaksana administrasi ini dipilih oleh raja-raja dan berfungsi lebih sebagai pelayan pribadi. Namun, pada abad kesembilan belas, muncul pendekatan baru yang lebih terorganisir untuk melayani masyarakat.
Pendekatan ini menggantikan sistem patriarki dengan birokrasi yang lebih terstruktur, sebagian besar dipengaruhi oleh revolusi industri.
Revolusi industri membawa perubahan besar, dengan pemerintah mulai terlibat dalam perdagangan, yang kemudian disertai oleh paham-paham seperti imperialisme dan nasionalisme. Peran pemerintah semakin meluas seiring dengan perkembangan zaman.
Kini, administrasi publik mencakup berbagai tantangan baru, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, serta perdebatan mengenai kebijakan penting seperti undang-undang kesehatan dan pendidikan.
Masyarakat kini lebih sadar akan hak dan kewajibannya, yang menambah kompleksitas tugas administrator publik.
Permintaan akan layanan yang lebih baik, persaingan kepentingan, serta fenomena globalisasi dan migrasi memperumit tugas pemerintahan.
Administrasi publik bukan hanya soal kebijakan dan undang-undang, tetapi juga tentang pelaksanaan kebijakan yang efektif di lapangan.
Dengan begitu, peran birokrasi dalam administrasi publik sangat krusial. Tanpa kegiatan administratif yang terorganisir, sebuah negara tidak akan berfungsi dengan baik.
Di banyak negara, administrasi publik melibatkan banyak orang, seperti di Amerika Serikat yang mempekerjakan lebih dari 2 juta pegawai sipil.
Tugas utama administrasi negara adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan hukum dijalankan dengan baik, serta bertindak sebagai mediator dalam setiap perselisihan yang terjadi.
Fungsi Administrasi Publik
Administrasi publik memiliki berbagai fungsi penting, antara lain:
Fungsi Tradisional
Fungsi utama yang mencakup aspek-aspek penting seperti kesejahteraan umum, perpajakan, hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan, keamanan, dan pekerjaan umum.
Fungsi Pembangunan Bangsa
Fungsi ini berfokus pada pembangunan bangsa, yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia serta pengaruh globalisasi.
Fungsi Manajemen Ekonomi
Sebagai pembuat kebijakan, administrasi publik juga berfungsi dalam regulasi manajemen ekonomi untuk mendukung kestabilan ekonomi negara.
Fungsi Kesejahteraan Sosial
Fungsi ini berhubungan langsung dengan pelayanan kesejahteraan bagi warga negara.
Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui layanan seperti perumahan umum, kesehatan, dan jaminan sosial yang sesuai dengan konstitusi.
Fungsi Kontrol terhadap Lingkungan
Fungsi ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang berlebihan, melalui riset, konservasi, dan pengelolaan tata kota yang berkelanjutan.
Fungsi Hak Asasi Manusia (HAM)
Fungsi ini menjamin demokrasi bagi warga negara, memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta memberikan layanan dan perlindungan yang optimal bagi publik.
Tujuan Administrasi Publik
Secara umum, administrasi publik memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:
-Menjamin keamanan publik dengan baik.
-Menjamin kesejahteraan publik secara merata.
-Menjamin keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kerja sama yang baik antara lembaga pemerintahan dan masyarakat sangat diperlukan.
Tujuan utama dari administrasi publik adalah untuk mewujudkan keinginan publik sesuai dengan tujuan negara, seperti keamanan, kesejahteraan, dan keadilan. Beberapa hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan administrasi publik adalah:
Partisipasi Sosial
Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi publik agar tujuan tercapai dengan baik.
Tanggung Jawab Sosial
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana administrasi publik kepada masyarakat.
Dukungan Sosial
Dukungan dari publik terhadap pelaksanaan administrasi publik.
Kontrol Sosial
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan administrasi publik yang dijalankan pemerintah.
Dari sini, kita dapat memahami bahwa administrasi publik berperan penting dalam menetapkan tujuan pembangunan dan cara mencapainya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik bagi warga negara.
Administrasi publik terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara.
Seiring dengan semakin kompleksnya masalah di suatu negara, solusi baru pun muncul, menjadikan administrasi publik berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan negara.
Teori Administrasi Publik
Teori Administrasi Publik adalah sebuah penggabungan dari sejarah, teori organisasi, teori sosial, teori politik, dan studi yang fokus pada makna, struktur, serta fungsi pelayanan publik dalam berbagai bentuknya.
Teori ini sering kali menjelaskan dasar sejarah penting terkait studi birokrasi dan masalah epistemologis yang berkaitan dengan pelayanan publik sebagai sebuah profesi dan bidang akademik.
Beberapa kelompok teori mengenai administrasi publik antara lain:
Teori Deskriptif Eksplanatif
Teori deskriptif adalah teori yang memberikan penjelasan secara abstrak mengenai realitas administrasi negara. Contohnya adalah teori yang menjelaskan mengenai ketidakmampuan administratif dalam menjalankan tugasnya.
Teori Normatif
Teori normatif bertujuan untuk menjelaskan situasi ideal yang diharapkan di masa mendatang, berdasarkan kondisi yang ada.
Sebagai contoh, teori mengenai kepemimpinan ideal yang diharapkan dapat diterapkan di masa depan.
Teori Asumtif
Teori asumtif lebih menekankan pada anggapan atau prasangka yang ada mengenai realitas sosial yang mendasari suatu teori atau proposisi.
Salah satu contoh adalah teori X dan Y dari McGregor, yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan yang baik (Y) atau kurang baik (X).
Teori Instrumental
Teori instrumental adalah teori yang fokus pada penerapan atau aplikasi dari teori tersebut, terutama dalam hal "bagaimana" dan "kapan" suatu teori dijalankan.
Contohnya adalah teori kebijakan yang membahas bagaimana kebijakan itu dijalankan dan kapan kebijakan tersebut diterapkan.
Sebagai penutup, pengertian administrasi publik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan urusan negara dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.