JAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau resmi menggandeng Bank Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025, dengan tema “Geliat Ekonomi Daerah dan Peran Strategis BUMD dalam Ketahanan Pangan dan Sebagai Stabilisator Pengendalian Inflasi Daerah.” FGD tersebut secara resmi dibuka oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim.
Dalam sambutannya, Yusran Fahim menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya tim dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Ia menilai, partisipasi aktif Bank Indonesia merupakan bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi daerah serta membantu pemerintah kota merumuskan strategi pengendalian inflasi yang tepat sasaran.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadi langkah konkret dalam menggali informasi strategis demi meningkatkan peran pelaku usaha dan pemerintah daerah,” ujar Yusran Fahim.
Posisi Strategis Kota Baubau
Terletak di kawasan Kepulauan Buton, Kota Baubau memiliki posisi geografis yang strategis sebagai simpul utama pergerakan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Letaknya di jalur pelayaran internasional menyebabkan kota ini rentan terhadap fluktuasi harga barang dan jasa yang dipicu oleh dinamika global maupun gangguan rantai pasok.
“Pergerakan ekonomi yang sangat dinamis ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan,” jelas Yusran.
Ia menekankan bahwa tantangan inflasi kerap meningkat pada momentum-momentum tertentu seperti hari besar keagamaan, acara adat, hingga dampak perubahan iklim. Hal ini menuntut pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan antisipasi dan penanganan yang menyeluruh.
Identifikasi Masalah Utama
Dalam forum diskusi tersebut, sejumlah persoalan utama berhasil diidentifikasi sebagai penyebab utama volatilitas harga pangan di Baubau. Salah satunya adalah rendahnya produktivitas komoditas lokal serta ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan inilah yang memicu lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok di pasar.
“Selain itu, tantangan lain meliputi distribusi yang belum optimal, persoalan transportasi, perizinan, hingga keterbatasan sarana dan prasarana seperti pelabuhan dan pasar tradisional,” ungkap Wali Kota.
Peran Strategis BUMD
Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Baubau menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai ujung tombak dalam menjaga kestabilan harga pangan. Menurut Yusran Fahim, BUMD memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan stabilisator harga, khususnya melalui keterlibatan dalam distribusi serta pengadaan komoditas pangan utama.
“Kolaborasi erat antara pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha penting dilakukan untuk mengatasi tantangan, khususnya dalam penguatan jaringan distribusi, pengadaan, dan pengelolaan komoditas pangan seperti ikan, hortikultura, cabai, bawang, serta sayur-mayur lainnya,” tegasnya.
Melalui optimalisasi fungsi BUMD, pemerintah berharap distribusi pangan dapat lebih efisien dan harga-harga kebutuhan pokok bisa ditekan agar lebih terjangkau oleh masyarakat.
Kolaborasi Data dan Kebijakan
Yusran Fahim menambahkan bahwa FGD ini bukan sekadar forum diskusi biasa, melainkan merupakan wadah untuk membangun sinergi lintas sektor dan menyusun kebijakan berbasis data. Ia menilai pentingnya pengambilan keputusan yang didasari oleh kajian mendalam agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan mampu menjawab tantangan ekonomi daerah dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” kata Yusran.
Ia juga mendorong peserta diskusi dari berbagai unsur baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga lembaga keuangan untuk aktif memberikan masukan serta ide-ide solutif demi tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif.
Dukungan Bank Indonesia
Dalam forum yang sama, perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pengendalian inflasi di daerah. BI menilai bahwa pendekatan kolaboratif dan lintas sektoral menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang momentum yang kerap memicu lonjakan inflasi.
Bank Indonesia juga menekankan pentingnya optimalisasi fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menyusun strategi yang efektif. Salah satunya melalui pemantauan harga, distribusi pasokan, dan intervensi langsung ke pasar jika terjadi lonjakan yang signifikan.
“Pengendalian inflasi di daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Diperlukan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, BUMD, pelaku usaha, serta seluruh stakeholder lainnya,” ujar perwakilan Bank Indonesia Sultra.
Komitmen Lanjutan
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Baubau bersama Bank Indonesia akan menyusun peta jalan strategis guna mengimplementasikan hasil diskusi ke dalam program-program konkret. Strategi ini akan difokuskan pada ketahanan pangan lokal, efisiensi distribusi, dan penguatan sistem logistik, agar inflasi bisa ditekan secara sistematis.
Selain itu, pemerintah kota juga berencana mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas unggulan di wilayah sekitar, dengan memanfaatkan potensi lahan serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan bahan pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang selama ini menjadi pemicu utama volatilitas harga.
Dengan menggandeng Bank Indonesia, Pemerintah Kota Baubau menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Melalui sinergi lintas sektor, penguatan peran BUMD, serta kebijakan berbasis data, diharapkan tantangan inflasi dapat diatasi secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah bagian dari ikhtiar kami bersama untuk membangun sistem ekonomi daerah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Yusran Fahim.